SUARAAGRARIA.com - IGJ Khawatirkan RUU Perdagangan Yang Liberal Berdampak Buruk Bagi Petani & Nelayan

SUARAAGRARIA.com, Jakarta: Indonesia harus belajar banyak dari kerja sama ASEAN-China FTA (ACFTA) dimana membuka pintu impor lebar-lebar. Di sektor pangan, impor pangan ternyata dampaknya buruk bagi petani dan nelayan kecil.


"Di sektor pangan, serangan impor pangan kita sejak tahun 2010 hingga 2012 menunjukkan peningkatan drastis, yaitu, dari US$11,7 miliar hingga US$17,2 miliar. Ini berdampak buruk bagi petani dan nelayan kecil," terang Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Riza Damanik, Selasa (11/6).

Baca Selanjutnya: http://suaraagraria.com/detail-1062-igj-khawatirkan-ruu-perdagangan-yang-liberal-berdampak-buruk-bagi-petani--nelayan.html

Technorati : nelayan, pangan, pertanian, petani

Del.icio.us : nelayan, pangan, pertanian, petani

Zooomr : nelayan, pangan, pertanian, petani

Flickr : nelayan, pangan, pertanian, petani

SUARAAGRARIA.com - Perusahaan Perkebunan Yang Terlibat Penyelewengan Pajak Harus Dicabut Izinnya

SUARAAGRARIAcom, Jakarta: Pemerintah harus bertindak tegas terhadap perusahaan perkebunan yang terlibat dengan kasus korupsi serta penipuan pajak. Hal ini demi memperbaiki sektor bisnis itu sendiri.


Hal tersebut disampaikan Wakil Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin baru-baru ini di Jakarta, Rabu (9/1).

Sebagai Negara Bangsa Merdeka Berdasarkan Pancasila, Rakyatlah Pemilik Tanah, Bukan Negara - Bag 2

SUARAAGRARIAcom, Jakarta: Sebagai seorang mantan birokrat yang puluhan tahun telah malang melintang di Badan Pertanahan Nasional (BPN RI), Ir. Bambang Sulistyo widjanarko, MSP. mengaku sangat resah dengan permasalahan agraria negara kita yang menurutnya semakin jauh saja dari cita-cita UUD' 45.

Sebagai Negara Bangsa Merdeka Berdasarkan Pancasila, Rakyatlah Pemilik Tanah, Bukan Negara - Bag 1

SUARAAGRARIAcom, Jakarta: Sebagai seorang mantan birokrat yang puluhan tahun telah malang melintang di Badan Pertanahan Nasional (BPN RI), Ir. Bambang Sulistyo widjanarko, MSP. mengaku sangat resah dengan permasalahan agraria negara kita yang menurutnya semakin jauh saja dari cita-cita UUD' 45.

Pungli Pengukuran Pemetaan: Mantan Kepala BPN Konawe Selatan Resmi Masuk Rutan

SUARAAGRARIA.com, Kendari - Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Konawe Selatan, Hasanuddin, SH, MH, akhirnya resmi masuk Rumah Tahanan (Rutan) Kendari, (26/7). Ia ditahan karena kasus pungutan liar pengukuran pemetaan dan penerbitan izin lokasi.

Demikian diungkapkan Asisten Tindak Pidana (Aspidsus) kejati Sultra, Tomo, SH, MH. Menurutnya penahan dilakukan mengingat penyidik sudah mengumpulkan cukup bukti.

Cerita bermula Saat Hasanuddin menjabat Kepala BPN Konsel tahun 2011 lalu. Saat itu salah satu perusahaan tambang meminta tersangka melakukan pengukuran pemetaan izin lokasi. Tersangka kemudian meminta biaya kurang lebih Rp 278 juta. Sedangkan untuk penerbitan izin lokasi tersangka kemudian meminta lagi uang Rp 350 juta, namun yang dipenuhi hanya Rp 300 juta saja.

Masalah ini kemudian menjadi kisruh karena ternyata tersangka juga melakukan pengukuran di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan lain.

“Pungutan oleh tersangka dapat dikatakan sebagai pungutan liar. Kemudian penerbitan izin lokasi, itu sama sekali bukan wewenang tersangka melainkan wewenang Bupati Konsel,” terang Tomo.

Oleh karena itu, tindakan tersangka dianggap melanggar Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2011, perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

tgr

sumber/
source:

suaraagraria.com